Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang English: Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 1982
The Press Council (Indonesian: Dewan Pers) is an independent non-structural agency in Indonesia responsible for safeguarding the freedom of the press. [1] Initially functioning as merely an advisory body to the Department of Information during the New Order era, the council was reformed into a wholly autonomous and independent entity devoid of government influence following the fall of the regime.
The 1945 Constitution (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 or UUD 1945); Resolutions of the People's Consultative Assembly (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat or Tap MPR); Acts (Undang-Undang or UU, also translated as Laws) and Government Regulations in-lieu-of Acts (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado English: Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 1982
The Indonesian Criminal Code (Dutch: Wetboek van Strafrecht, WvS), commonly known in Indonesian as Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lit. ' Law Book of Penal Code ' , derived from Dutch), abbreviated as KUH Pidana or KUHP ), are laws and regulations that form the basis of criminal law in Indonesia.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara English: Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2003
Author: SIPUU: Short title: Microsoft Word - uu0041959.rtf; Date and time of digitizing: 21:45, 6 October 2009: Software used: Microsoft Word - uu0041959.rtf
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang