Search results
Results from the WOW.Com Content Network
The Criminal Code Act 2023, also known as the 2023 Indonesian Criminal Code, is the new criminal code in Indonesia, replacing the Dutch-era code.This law is the most comprehensive and time-consuming legislation ever crafted in Indonesia, having taken over 50 years to develop since its initial formulation.
The Law on Law Formulation (Indonesian: Undang - undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU PPP) or officially titled Law No. 13/2022 in regards of Second Amendment of Law No. 12/2011 on Law Formulation (Indonesian: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) is a law that enables ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. English: Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2022.
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Date:
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. English: ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)
The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) is a law aimed to tackle sexual violence in Indonesia. The bill of the law was proposed on January 26, 2016. The law focuses on the prevention of sexual violence, more rights for victims and to acknowledge marital rape. [1]