Search results
Results from the WOW.Com Content Network
The Corruption Eradication Commission (Indonesian: Komisi Pemberantasan Korupsi), abbreviated as KPK, is an Indonesian government agency established to prevent and fight corruption in the country. [2] The KPK was created in 2003 during the Megawati presidency due to high corruption in the Post-Suharto era.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. ... Task 1: Add Indonesian law text: UU: File usage.
A series of mass protests led by students took place at major cities in Indonesia from 23 September 2019, to rally against new legislation that reduces the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as several bills including a new criminal code that penalises extramarital sex and defamation against the president. [4]
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan the ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Masuk Kerja)
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik English: Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016