enow.com Web Search

Search results

  1. Results from the WOW.Com Content Network
  2. File:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.pdf

    en.wikipedia.org/wiki/File:Undang-Undang...

    Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

  3. File:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf

    en.wikipedia.org/wiki/File:Undang-Undang...

    Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

  4. File:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.pdf

    en.wikipedia.org/wiki/File:Undang-Undang...

    Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021

  5. 2023 Omnibus Law on Job Creation - Wikipedia

    en.wikipedia.org/wiki/2023_Omnibus_Law_on_Job...

    The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...

  6. Indonesian electoral law of 2017 - Wikipedia

    en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_electoral_law...

    The Indonesian electoral law of 2017, also known in Indonesia as Undang-Undang Pemilu, is the law regulating elections in Indonesia.Officially, it is known as the Law Number 7 of 2017 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, or UU 7/2017).