Search results
Results from the WOW.Com Content Network
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
File:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017.pdf. Add topic ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Short title: DAFTAR INVENTARISASI MASALAH DARI PEMERINTAH; Author: Erdinal Hendradjaja: Date and time of digitizing: 20:05, 23 February 2009: Software used
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja sama Aktivitas dalam bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’S Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence)
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara