Search results
Results from the WOW.Com Content Network
In Indonesia, a regional regulation (Indonesian: peraturan daerah or its acronym perda) is a regulation that is passed by Indonesian local governments and carry the force of law in that region. There are two levels of regional regulations.
Short title: UU 50 Tahun 2009.rtf; Author: user: Image title: File change date and time: 20:22, 25 September 2012: Date and time of digitizing: 18:13, 11 November 2009
Liam Murphy and Thomas Nagel assert that since property rights are determined by laws and conventions, of which the state forms an integral part, taxation by the state cannot be considered theft.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan: Art. 1313-1351 III Contracts Arising by Force of Law Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang: Art. 1352-1380 IV Nullification of Contracts Hapusnya Perikatan: Art. 1381-1456 V Sales and Purchases Jual Beli: Art. 1457-1540 VI Exchanges Tukar Menukar: Art. 1451-1456 VII Leasing Sewa Menyewa ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA: Author: Hajir: Software used: Microsoft® Office Word 2007: Conversion program: Microsoft® Office Word 2007: Encrypted: no: Page size: 612.12 x 936.12 pts: Version of PDF format: 1.5