Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Indonesian: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) (shortly BAPEPAM-LK) is an institution under the Ministry of Finance (Indonesia) tasked with fostering, regulating, and supervising day-to-day capital market activities as well as formulating and implementing policies and technical standardization in the field of financial ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang Telah Diubah dan Ditambah dengan UU No. 15 Prp Tahun 1960
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1970
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Menjadi UU Drt No. 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai Termasuk dalam PP No. 8 Tahun 1949 Menjadi Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah English: Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012
Bahasa Indonesia: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Source Transferred from id.wikisource to Commons by -iNu- using CommonsHelper .
Original file (1,268 × 1,964 pixels, file size: 3.91 MB, MIME type: application/pdf, 52 pages) This is a file from the Wikimedia Commons . Information from its description page there is shown below.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), sebagai Undang-Undang