Search results
Results from the WOW.Com Content Network
www.pajak.go.id The Directorate General of Taxes ( Indonesian : Direktorat Jenderal Pajak ; also known as DJP ) is an Indonesian government agency under Ministry of Finance which has the task of formulating and implementing taxation policies and technical standardization in the field of taxation .
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 English: Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009
Short title: UU 37 Tahun 2009.rtf; Author: user: Image title: File change date and time: 20:08, 25 September 2012: Date and time of digitizing: 22:54, 3 November 2009
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 English: Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2000
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Jaya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Short title: UU 27 Tahun 2008; Author: user: Image title: File change date and time: 21:05, 6 August 2008: Date and time of digitizing: 21:05, 6 August 2008: Software used
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.