Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Main page; Contents; Current events; Random article; About Wikipedia; Contact us
The 2023 State Capital Act (Indonesian: Undang-Undang Ibu Kota Negara/UU IKN 2023) is an omnibus bill to amend the previous Law on State Capital, a piece of law to relocate capital of Indonesia from Jakarta to Nusantara at East Kalimantan as new capital of Indonesia.
μTorrent, or uTorrent (see pronunciation), is a proprietary adware BitTorrent client owned and developed by Rainberry, Inc. [10] The "μ" (Greek letter "mu") in its name comes from the SI prefix "micro-", referring to the program's small memory footprint: the program was designed to use minimal computer resources while offering functionality ...
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.pdf; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.pdf/1
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan sebagai Undang-Undang