Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Yusril Ihza Mahendra was born in Manggar, Belitung, on 5 February 1956.His father was Idris Haji Zainal and his mother was Norsiha. [1] His family traced its ancestry from Johor and West Sumatra.
The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) is a law aimed to tackle sexual violence in Indonesia. The bill of the law was proposed on January 26, 2016. The law focuses on the prevention of sexual violence, more rights for victims and to acknowledge marital rape. [1]
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf/1
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Law of Indonesia is based on a civil law system, intermixed with local customary law and Dutch law.Before European presence and colonization began in the sixteenth century, indigenous kingdoms ruled the archipelago independently with their own custom laws, known as adat (unwritten, traditional rules still observed in the Indonesian society). [1]
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia (Indonesian: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, commonly abbreviated as UUD 1945 or UUD '45) is the supreme law and basis for all laws of Indonesia.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian X dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1953 English: Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 1957