Search results
Results from the WOW.Com Content Network
The commission was established by the Suharto regime through a Presidential Decree No. 50 of 1993, shortly after United Nations Commission on Human Rights resolution 1993/97 expressed grave concern over allegations of serious human rights violations by the government of Indonesia.
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang ... Task 1: Add Indonesian law text: UU: File usage. No pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan English: Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf; Halaman:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf/1; Halaman:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf/2
Protesters are concerned that the law could hurt both workers, specifically that it "would harm workers by reducing severance pay, cutting mandatory leave, allowing longer work hours, and permitting the hiring of contract and part-time workers in place of full-time employees"; and the environment, specifically that it "would lead to the ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang