Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Mie Kering or Makassar Dried Noodle is a Chinese Indonesian cuisine, a type of dried noodle served with thick gravy and sliced chicken, shrimp, mushrooms, liver, and squid. It is somewhat similar to Chinese I fu mie , only the noodle is thinner.
The Job Creation Act (Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja), officially Act Number 11/2020 on Job Creation (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, or UU 11/2020), is a bill that was passed on 5 October 2020 by Indonesia's House of Representatives, with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for business permits ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022
According to historical records, a civil law called the Code Civil des Français was formed in 1804, in which most European referred to them as the Napoleon Code. [2] On 24 May 1806 the Netherlands became a French client state, styled the Kingdom of Holland under Napoleon's brother, Louis Bonaparte in which he was instructed by Napoleon to receive and enact the Napoleonic Code.
Chef Asma Khan, about to open a dum biryani. Dum pukht (Persian: دَم پخت), larhmeen, dampokhtak, or slow oven cooking is a cooking technique associated with the Mughal Empire in which meat and vegetables are cooked over a low flame, generally in dough-sealed containers. [1]
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara