Search results
Results from the WOW.Com Content Network
In Indonesia, a regional regulation (Indonesian: peraturan daerah or its acronym perda) is a regulation that is passed by Indonesian local governments and carry the force of law in that region. There are two levels of regional regulations.
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
The Special Region of Jakarta Act [1] (Indonesian: Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta) is a law that declares that Jakarta is no longer the capital of Indonesia. Initially, it was expected that Nusantara would officially become Indonesia's new capital beginning on 25 April 2024, but it has since been halted, with Jakarta still being ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan English: Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2022 Date
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 English: Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020 Date
Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan: Art. 1313-1351 III Contracts Arising by Force of Law Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang: Art. 1352-1380 IV Nullification of Contracts Hapusnya Perikatan: Art. 1381-1456 V Sales and Purchases Jual Beli: Art. 1457-1540 VI Exchanges Tukar Menukar: Art. 1451-1456 VII Leasing Sewa Menyewa ...
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf/1