Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur English: Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1956
Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan: Art. 1313-1351 III Contracts Arising by Force of Law Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang: Art. 1352-1380 IV Nullification of Contracts Hapusnya Perikatan: Art. 1381-1456 V Sales and Purchases Jual Beli: Art. 1457-1540 VI Exchanges Tukar Menukar: Art. 1451-1456 VII Leasing Sewa Menyewa ...
Short title: UU 50 Tahun 2009.rtf; Author: user: Image title: File change date and time: 20:22, 25 September 2012: Date and time of digitizing: 18:13, 11 November 2009
Liam Murphy and Thomas Nagel assert that since property rights are determined by laws and conventions, of which the state forms an integral part, taxation by the state cannot be considered theft.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) sebagai Undang-Undang
The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia (Indonesian: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, commonly abbreviated as UUD 1945 or UUD '45) is the supreme law and basis for all laws of Indonesia.
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang