Search results
Results from the WOW.Com Content Network
The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...
The Job Creation Act (Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja), officially Act Number 11/2020 on Job Creation (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, or UU 11/2020), is a bill that was passed on 5 October 2020 by Indonesia's House of Representatives, with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for business permits ...
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf; Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/1
From 2004–2009, this ministry was known as the Department of Law and Human Rights (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Since 2009, it has been known as the Ministry of Justice and Human Rights (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). [1]
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021
Following calls for Komnas HAM to inquire into the 1984 Tanjung Priok massacre, the Human Rights Law of 2000 (No. 26) gave it the power to investigate alleged human rights abuses, if necessary by forming ad hoc investigative teams bringing in outside expertise. It issued two reports on the 1984 killings.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022