Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur English: Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1956
The 1945 Constitution (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 or UUD 1945); Resolutions of the People's Consultative Assembly (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat or Tap MPR); Acts (Undang-Undang or UU, also translated as Laws) and Government Regulations in-lieu-of Acts (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian Beberapa macam Penyusutan-Penyusutan dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu dari Laba Perusahaan English: Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1964
The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia (Indonesian: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, commonly abbreviated as UUD 1945 or UUD '45) is the supreme law and basis for all laws of Indonesia.
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf/1
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Jaya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.