Search results
Results from the WOW.Com Content Network
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA: Author: Hajir: Software used: Microsoft® Office Word 2007: Conversion program: Microsoft® Office Word 2007: Encrypted: no: Page size: 612.12 x 936.12 pts: Version of PDF format: 1.5
The Law on Law Formulation (Indonesian: Undang - undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU PPP) or officially titled Law No. 13/2022 in regards of Second Amendment of Law No. 12/2011 on Law Formulation (Indonesian: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) is a law that enables ...
Download QR code; In other projects ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka ... uu no 13 th 2004: Author:
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download QR code; In other projects ... file size: 13.79 MB, MIME type ... Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang ...
The beginning of Sukarno's Guided Democracy were marked with the return to the 1945 Constitution, replacing the parliamentary 1950 Provisional Constitution.With it the formation of Provisional People's Consultative Assembly, which the 1945 constitution prescribed that it consisted of members of the People's Representative Council, regional representatives (Indonesian: Utusan-utusan Daerah ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1952 (LN. No. 84) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa)