Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja (dikenal juga sebagai UU Sapu Jagat) dengan total 488 halaman, atau 814 halaman setelah disertai penjelasan, yang telah ditandatangani oleh Azis Syamsuddin.
The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...
The Job Creation Act (Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja), officially Act Number 11/2020 on Job Creation (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, or UU 11/2020), is a bill that was passed on 5 October 2020 by Indonesia's House of Representatives, with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for business permits ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik English: Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf; Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/1
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
The authoritative statute regarding this subject is the 1960 Agrarian Basic Law Act (Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) or simply the Agrarian Act. Its purpose was to unify the already-existing colonial and various adat rules on land and land use, and transform them into a national land reform framework for a ...
The 1982 copyright law was replaced by Law No. 19 of 2002, which went into effect in 2003. [10] By consolidating the 1982 law and subsequent amendments, [9] the law aimed "to foster the development of works that result from the diversity of art and culture" in Indonesia.