Search results
Results from the WOW.Com Content Network
The 1945 Constitution (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 or UUD 1945); Resolutions of the People's Consultative Assembly (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat or Tap MPR); Acts (Undang-Undang or UU, also translated as Laws) and Government Regulations in-lieu-of Acts (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or ...
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.
The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
The Law on Law Formulation (Indonesian: Undang - undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU PPP) or officially titled Law No. 13/2022 in regards of Second Amendment of Law No. 12/2011 on Law Formulation (Indonesian: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) is a law that enables ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan English: Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konveksi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
Main page; Contents; Current events; Random article; About Wikipedia; Contact us; Donate; Pages for logged out editors learn more