Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Government Regulation No. 79 of 2021, [44] Law No. 20 of 2023 [45] Civil Service Advisory Agency: BAPEK Government Regulation No. 79 of 2021, [44] Law No. 20 of 2023 [45] National Health Advisory Agency: Presidential Decree No. 12 of 1994 [46] Peat and Mangrove Restoration Agency: BRGM Presidential Regulation No. 120 of 2020 [47] Waqf Agency: BWI
The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...
This classification is based on Act No. 32 of 2002 on Broadcasting (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran), followed by Government Regulation No. 11 of 2005 on the Broadcasting Provision of Public Broadcasting Institutions (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik).
In Indonesia, a regional regulation (Indonesian: peraturan daerah or its acronym perda) is a regulation that is passed by Indonesian local governments and carry the force of law in that region. There are two levels of regional regulations.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. English: ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara