Search results
Results from the WOW.Com Content Network
The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) is a law aimed to tackle sexual violence in Indonesia. The bill of the law was proposed on January 26, 2016. The law focuses on the prevention of sexual violence, more rights for victims and to acknowledge marital rape. [1]
UU 28 Tahun 2008; Author: user: Image title: File change date and time: 21:05, 6 August 2008: Date and time of digitizing: 21:05, 6 August 2008: Software used: PDFCreator Version 0.9.5: Conversion program: GPL Ghostscript 8.61: Encrypted: no: Page size: 612 x 936 pts: Version of PDF format: 1.4
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian Beberapa macam Penyusutan-Penyusutan dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu dari Laba Perusahaan English: Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1964
File change date and time: 17:50, 29 November 2018: Software used: Canon: Conversion program: Encrypted: no: Page size: 613.44 x 936 pts; 614.88 x 936 pts; 613.44 x 935.28 pts
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa)
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 78) tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1951 tentang Memperpanjang waktu Berlakunya Opsenten atas Beberapa macam Cukai sebagai Undang-Undang