Search results
Results from the WOW.Com Content Network
As regulated by the 1985 Supreme Court Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia) [1] and has since amended twice in 2004 [2] and 2009, [4] the Supreme Court's leadership consists of a Chief Justice, two Deputy Chief Justices, and several (currently seven) Chamber Presidents.
Through the 1947 Act on the Organization and Authority of the Supreme Court and the Attorney General's Office (Indonesian: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan Organisasi dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung), it reaffirmed the relation between the supreme court and the attorney general's office. [7]
Mahkamah Agung Republik Indonesia, or the Supreme Court of the Republic of Indonesia is the highest court of law. It is the final court of appeal for criminal and civil verdicts made in the lesser courts, thus they are able to overrule lesser courts' verdicts.
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021
The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Indonesian: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) is one of the apex courts in Indonesia along with the Indonesian Supreme Court. Its primary role is reviewing the constitutionality of Acts (undang-undang).
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021