Search results
Results from the WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 English: Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2017
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
The Indonesian electoral law of 2017, also known in Indonesia as Undang-Undang Pemilu, is the law regulating elections in Indonesia. Officially, it is known as the Law Number 7 of 2017 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, or UU 7/2017). The law was passed in July 2017 following nine months of debate in the People's Representative Council.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja sama Aktivitas dalam bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’S Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence)
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik English: Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016
Main page; Contents; Current events; Random article; About Wikipedia; Contact us; Pages for logged out editors learn more
Local elections were held in Indonesia on 15 February 2017, with a single run-off for Jakarta on 19 April 2017. The series of elections was the second time local elections were held simultaneously across the country after the 2015 local elections. In total, the election contested 7 gubernatorial, 18 mayoral and 76 regent seats with 41 million ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)